Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menekankan perlunya dorongan lebih kuat kepada pemerintah provinsi dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di Benua Etam. Hal ini sebagai bagian dari upaya mencapai visi nol emisi karbon pada tahun 2050.
“Kami perlu memberikan dukungan terhadap inisiatif pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber EBT yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Sapto di Samarinda, Kamis (9/11/2023).
Politisi Partai Golkar ini menyoroti potensi besar EBT di Kalimantan Timur, seperti energi surya, angin, air, dan biogas. Namun, Sapto juga mengkritik pemerintah provinsi karena belum konsisten dalam menghasilkan produk EBT yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” kata anggota komisi II DPRD Kaltim ini.
Ia memberikan contoh bagaimana biogas bisa dihasilkan dari limbah sawit yang berlimpah di Kalimantan Timur dan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik baik di tingkat rumah tangga maupun industri.
Sapto juga menggarisbawahi bahwa pengembangan EBT tidak hanya menguntungkan secara ekonomis tetapi juga berdampak positif pada lingkungan, dengan mengurangi dampak negatif dari limbah sawit.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit,” jelasnya.
Sapto berharap agar pemerintah provinsi segera menyusun rencana aksi yang terukur dan terintegrasi untuk pengembangan EBT. Dia juga mendorong kerjasama antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan ini.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” harapnya.
Sapto juga mengingatkan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT, sehingga perubahan kepemimpinan di provinsi tidak mengubah arah dan prioritas yang telah ditetapkan.
“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” pungkasnya.
