JAKARTA, pelitapost.com – Untuk memantapkan program kerja sekaligus mengevalusi bergagai keberadaan organisasi di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) lakukan Rapat Pleno DPP, Senin (28/02/2023).
Rapat Pleno yang dipimpin Sekretaris Jenderal DPP PJS, Taswin Hasbullah berlangsung secara online dihadiri Ketua Dewan Penasehat, Mayjen TNI (P) Zaedun Daud, S.Sos, MM serta Pengurus DPP.
Taswin Hasbullah selaku Sekjen DPP PJS dalam pengantarnya mengatakan pasca dilakukan Munas I PJS November 2022 lalu, PJS kini berpacu dengan berbagai kegiatan termasuk hal yang paling mendasar adalah pendataan anggota PJS di seluruh DPC se Indonesia.
Dalam mempersiapkan PJS jelang pendaftaran organisasi profesi pers ke Dewan Pers, maka dibutuhkan sebuah komitmen besar dalam menyediakan data yang lengkap dan terukur. Hal ini ditegaskan Sekjen DPP PJS Taswin Hasbullah yang mengenal betul perjuangan Ketua Umum Mahmud Marhaba dalam menghantarkan 2 organisasi perusahan pers menjadi konstituen Dewan Pers.
“Pengalaman Ketua Umum PJS dalam mempersiapkan organisasi perusahan pers sebelumnya menjadi konstituen Dewan Pers merupakan modal PJS untuk mempersiapkan adminstrasi yang lebih lengkap dan tertata. 25 DPD yang didalamnya terbentuk DPC menjadi modal untuk melangkah lebih serius sebagai konstituen Dewan Pers,” tegas Taswin yang juga mantan Ketua Pengda JMSI Lampung.
Sementata itu, Ketua DPP PJS Mahmud Marhaba dalam arahannya mengatakan jika pemutahiran data anggota PJS, pihak DPP telah menyiapkan format pemutahiran data melalui google drive. Semua anggota lansgung mengakses dengan melapirkan berbagai dokumen seperti KTP, KTA PJS, id card media, pasphoto serta berbagai sertifikat yang berhubungan dengan profesi wartawan seperti sertifikat UKW, sertifikat penguji UKW, sertifikat pendidikan dan pelatihan jurnalisitik yang pernah diikutinya.
“Dengan pemutahiran data yang dilakukan mulai bulan Maret hingga Mei 2023, saya yakin kita akan bisa melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan oleh Dewan Pers. Nama dan media tempat wartawan bekerja akan dilaporkan ke Dewan Pers sehingga secara otomatis anggota PJS terdata di Dewan Pers,” tegas Mahmud Marhaba yang merupakan pendiri JMSI, Plt Ketum dan juga Sekjen JMSI periode 2020-2022.
Ditegaskan Mahmud, keberadaan anggota PJS dibuktikan dengan kepemilikan KTA PJS yang dikeluarkan oleh DPP. Targetnya, terdapat 2000 anggota PJS yang disinkronkan dengan data pemutahiran anggota PJS melalui google drive.
“Dengan melakukan pemutahiran data anggota PJS, maka secara langsung, anggota tersebut mengantongi KTA PJS yang kapan saja dibutuhkan oleh anggota untuk diproses oleh DPP melalui Wasekjen dan Wabendum DPP PJS,” kata Ketum PJS.
