Pelitapost.COM SANGATTA – Tidak tersedianya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan pada tahun 2025 tidak menyurutkan langkah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutai Timur (Kutim) dalam meningkatkan kualitas permukiman warga. Instansi ini justru semakin memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, terutama melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selama ini menjadi tulang punggung perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, menyebut bahwa CSR sebelumnya cukup membantu pembangunan rumah layak huni. Namun, tahun ini tidak ada perusahaan yang menyalurkan CSR untuk program tersebut. “Dari dulu memang ada kolaborasi lewat CSR, tapi untuk tahun ini mungkin tidak ada,” jelasnya.
Ketiadaan CSR membuat peran BSPS semakin penting. Program ini memberikan bantuan Rp10–Rp15 juta yang berfungsi sebagai stimulan bagi warga untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya. Meski tidak besar, bantuan tersebut diakui mampu mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hunian secara bertahap.
Iip menegaskan bahwa pusat saat ini tengah mengejar target pembangunan 3 juta rumah secara nasional. Setiap daerah diminta mengajukan data penerima bantuan agar pelaksanaan program tepat sasaran. Kutim termasuk daerah yang aktif melakukan sinkronisasi data, mengingat kebutuhan perumahan layak masih tinggi di sejumlah kecamatan.
Ia menambahkan bahwa dengan luas wilayah dan keterbatasan anggaran daerah, Kutim sangat bergantung pada kolaborasi lintas level pemerintahan. Karena itu, Perkim memastikan tetap mengoptimalkan dukungan pusat sebagai solusi utama perbaikan rumah warga kurang mampu.
Meski tanpa CSR, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan program perumahan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses terhadap hunian yang lebih layak. (adv/PostRJ)
