pelitapost.com, TENGGARONG- 118 perusahaan batu bara dan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (Pemkab Kukar), Jum’at (13/10/2023).
Mereka hadir dalam kegiatan Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) di Ruang Rapat Bappeda Lt.I Kantor Bappeda Kutai Kartanegara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian SDA Muhammad Reza, Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor, dan Plt. Kepala DLHK Kukar, serta sejumlah Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengentasan kemiskinan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan, dengan mengundang ratusan perusahaan yang beroperasional di wilayahnya, ia berharap ada kolaborasi untuk masalah pengentasan kemiskinan di Kukar.
Dirinya mengungkapkan, Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menghadapi tiga masalah besar. Di antaranya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
Untuk itu, ia rasa perlu memecah tiga mata rantai yang selalu terkait tersebut. Pihaknya mengaku tak bisa sendiri untuk itu, perlu peran berbagai pihak termasuk perusahaan.
“Tiga masalah besar tersebut, harus segera diputus dengan menggalakkan program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK),” katanya.
Baginya, Program RBPK merupakan solusi untuk memastikan sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat, khususnya pada setiap wilayah kerja.
Melalui progam RBPK, kegiatan corporate social responsibility atau CSR yang diberikan oleh perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih fokus, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Pemkab Kukar menawarkan paradigma baru CSR kepada perusahaan agar sejalan dengan prinsip fokus, bertahap, dan berkelanjutan.
Kegiatan yang disusun pun harus memiliki road map yang jelas. Terutama berkaitan dengan sasaran, manfaat, serta tindak lanjut sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, yaitu “by name dan by address”.
“Selama ini CSR yang diberikan oleh perusahaan masih sporadis. Program CSR cenderung pada kegiatan dengan skala kecil sehingga dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, program atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur saja.
Akan tetapi, juga harus berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pendukung lainnya.
“Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi,” ucapnya
Oleh sebab itu, perusahaan tidak perlu khawatir dalam memberikan CSR. Sebab, yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya. (Adv)
