Pelitapost.COM SANGATTA – Evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali menjadi perhatian nasional setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi melalui Zoom meeting pada Selasa (25/11/2025). Dalam arahannya, Presiden menyoroti masih lemahnya pengawasan ekonomi nasional dan menekankan perlunya penguatan koperasi desa sebagai instrumen untuk menekan kebocoran kekayaan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Rapat ini juga diikuti jajaran pejabat Kutai Timur dari Ruang Meeting Diskominfo Staper, antara lain Bupati Ardiansyah Sulaiman, Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil, Kepala Diskominfo Staper Ronny Bonar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teguh Budi Santoso, serta perwakilan OPD lainnya.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia kehilangan potensi pendapatan akibat penyelundupan SDA, manipulasi nilai ekspor, serta dominasi swasta yang tidak nasionalistis. Karena itu, pembangunan koperasi desa disebut menjadi solusi untuk memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya ekonomi rakyat.
“Kita tidak boleh membiarkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri. Koperasi desa adalah benteng ekonomi rakyat,” ujar Presiden.
Ia juga meminta jajaran TNI berperan aktif mengawasi aktivitas ilegal di daerah, terutama tambang tanpa izin. Menurutnya, penegakan hukum tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat sipil.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa pendataan lahan melalui portal Agrinas telah mencatat 15.979 titik yang siap memasuki tahap ground breaking. Namun beberapa catatan muncul, seperti lahan tanpa alas hak, ukuran yang belum memenuhi standar, serta kondisi lahan yang memerlukan penanganan teknis.
Di wilayah perkotaan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan fasum/fasos yang telah diserahkan pengembang untuk dijadikan lokasi pembangunan koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi KDKMP di seluruh Indonesia. (adv/PostRJ)
