banner 728x250 banner 728x250

Bankaltimtara dan Disdikbud Kutim Sosialisasikan ATKP dan SIPLah

SANGATTA- Implementasi Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah), mulai disosialisasikan oleh Bankaltimtara Cabang Sangatta bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Disdikbud Kutim). Sosialisasi ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan. Mulai tingkat SD-SMP se Kutim. Kegiatan ini berlangsung di ruang Meranti, Kantor Bupati, Selasa (29/8/2023).

pimpinan Bankaltimtara Cabang Sangatta Raianta Idrus mengatakan sesuai arahan dari program Bank Indonesia yang telah membentuk Tim Percepatam dan Perluasan Digitalisasi (TP2D) bertugas melaporkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), maka Pemkab Kutim secara berkala berkewajiabn melaporkan indeks ETPD ini.

“Harapannya penerapan program ATKP dan Siplah ini bisa mendongkrak indeks ETPD Kutim. Meskipun wilayah Kutim cukup luas, tantangan ini tentu bisa diatasi secara bersama. Penerapan Siplah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kutim. Terutama pembelian alat tulis kantor. Transaksi ini juga akan lebih efektif, efisien dan aman,” jelas Rianta.

Pada kesempatan tersebut, Triasto Hamundipto selaku Penyelia Prospek Custumer dan Layanan Prioritas Bankaltimtara Cabang Sangatta menjelaskan program Siplah digunakan untuk mempermudah proses PBJ lebih efektif, efisien, taransparan dan akuntabel. Dengan menggunakan aplikasi SIPlah, sekolah tidak perlu melakukan transaksi langsung ke “teller”atau costumer service”. Pembayaran akan tercatat secara “realtime”, ada rasa aman baik transaksi dalam jumalah kecil maupun besar. Dengan kata lain, saat melakukan transaksi, tidak perlu lagi langsung ke bank, cukup lewat aplikasi SIPlah. Program SIPlah sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Blibli.com, BizOne, Gramedia, Intan Pariwara, Toko Ladang, Tiga Seangkai dan lainnya.

Triasto menambahkan bahwa, Bankaltimtara yang ditunjuk oleh BI sebagai regulator berkewajiban menyiapkan software dan sumber daya manusia untuk penerapan aplikasi SIPlah ini. Informasinya akhir tahun 2024 sudah serentak dilaksanakan. Jadi perangkatnya harus disiapkan dulu. Jika diterapkan, kita (Kutim) sudah siap,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengatakan tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan sistem yang nantinya mempermudah proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh satuan pendidikan. Agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan anggaran perbelanjaan yang sudah diatur pada Permendikbud No. 14/2020 tentang pedoman PBJ oleh satuan Pendidikan menggunakan sistem elektronik.

“Dalam Permendikbud Nomor 14/2020 tersebut menyarankan agar semua transaksi PBJ dilakukan lewat ‘marketplace’ yang mengarah kepada transaksi non tunai (cashless). Ini murni insisasi Bankaltimtara, karena sasaran programnya satuan Pendidikan, maka Disdik Kutim hadir, kami hanya memfasilitasi,” ungkapnya.

Dia menyebut, penerapan aplikasi ini sangat membantu satuan pendidikan dalam transasaksi keuangan. Misalnya, cel saldo, mutase antar bank (kliring), begitu pula pengadaan alat tulis kantor.

“Kami harap program ini segera dijalankan. Namun disadari masih ada kendala, terutama di wilayah yang masih ‘blankspot’. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sehingga wilayah blankspot ini bisa terbantu. Kegiatan ini menyasar 91 satuan pendidikan yang ada di Kutim. Ini tahap yang kedua, tahap pertama sudah dilaksanakan pada Juli lalu,” ungkapnya.