pelitapost.com, TENGGARONG- Awas Penipuan, Sejumlah 5 nama pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicatut oleh akun palsu.
Dimulai dari awal Januari 2023, dalam sepekan, ada 5 nama Pejabat yang digunakan dalam aksi ini.
Di antaranya, Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, dan Camat Samboja Barat Burhanuddin.
Dan Kali ini, nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara, Wiyono yang digunakan oknum tak bertanggung jawab, untuk menipu sejumlah masyarakat untuk kepentingan tertentu.
Akun tersebut menggunakan foto Kepala Dinas PU Wiyono sebagai foto profilnya. Kemudian ia menghubungi masyarakat untuk melakukan penipuan.
Untuk mencegah penipuan, Dinas PU Kukar bersama Dinas Kominfo dan Prokom Kukar, segera menginformasikan akun palsu ini ke sejumlah jejaring media sosial.
Hal ini dilakukan untuk menghindari, agar tidak ada warga yang menjadi korban penipuan akun WhatsApp yang menggunakan foto Kepala Dinas PU tersebut.
Apalagi, sesuai dengan pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, diancam pidana Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.
Ditemui Selasa (24/10/2023) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara, Wiyono menghimbau agar masyarakat berhati-hati untuk modus penipuan yang melibatkan namanya.
” Kepada masayarakat Mohon tidak direspon. Segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau menghubungi Dinas PU untuk menglarifikasi kebenarannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Prokom Kukar Ismed, menjelaskan, modus penipuan seperti itu memang kerap terjadi. Biasanya pelaku menggunakan foto profil dari figur pejabat pemkab Kukar yang mengaku menggunakan nomor baru.
Biasanya, para penipu ini membangun komunikasi pada para korbannya dengan mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah.
Mereka menjanjikan dapat mengurus dana hibah, ataupun memenangkan tender proyek hanya dengan mengajukan persyaratan yang pada akhirnya meminta pembiayaan.
Menurutnya, modus penipuan ini dilakukan secara berkelompok, mengingat intensitasnya semakin sering dalam sepekan terakhir.
“Kalau ada laporan kami langsung buat pemberitahuan ke masyarakat lewat medsos. Jika sudah kami sebar, biasanya nomer itu tidak bisa dihubungi lagi,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum belum ada laporan masyarakat yang termakan modus penipuan tersebut. Namun, masyarakat tetap diimbau agar tidak mudah percaya, ketika ada kontak baru yang mengatasnamakan pejabat Pemkab Kukar.
“Sekarang masyarakat juga lebih cepat tanggap. Kalau ada hal semacam itu langsung koordinasi dan bertanya ke kami,” tandasnya. (Adv)
