Pelitapost.COM Kutai Timur – Program Makan Bergizi (MBG) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di Kecamatan Batu Ampar justru terhambat oleh regulasi internal program. Standarisasi dapur yang sangat tinggi dinilai menjadi faktor utama penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program tersebut.
Camat Batu Ampar, Suriansyah, menegaskan bahwa syarat dapur yang diberlakukan terlalu menyerupai dapur berstandar militer atau restoran waralaba. Kondisi ini, kata dia, membuat pelaku usaha kuliner di desa tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis yang mengharuskan investasi besar pada alat dan struktur dapur.
“Standarisasi dapur MBG itu seperti dapur militer, seperti dapur restoran cepat saji,” ungkapnya.
Selain itu, program mewajibkan makanan diantar dalam waktu maksimal 30 menit. Dengan luas wilayah Batu Ampar yang cukup besar serta jarak antardesa yang berjauhan, sistem distribusi ini sulit diterapkan. Satu dapur utama jelas tidak cukup untuk menjangkau siswa di desa-desa seperti Mugi Rahayu dan Himba Lestari. Ketika diproyeksikan membutuhkan tiga dapur sekaligus, anggaran pembangunan menjadi tak realistis.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Suriansyah mengusulkan perubahan skema pelaksanaan. Ia menyarankan agar dapur MBG dialihkan ke kantin sekolah atau warung makan lokal yang sudah beroperasi dan dekat dengan para siswa. Menurutnya, pemerintah cukup menetapkan pedoman kebersihan yang terjangkau tanpa mewajibkan standar dapur kelas tinggi.
Skema ini dianggap lebih efisien, mempercepat layanan, serta sekaligus memberdayakan UMKM desa. “Memberikan kesempatan kepada pelaku kuliner yang sudah ada di kampung itu jauh lebih efektif,” tegasnya. (adv/PostRJ)
