Sangatta – Mewujudkan hak kesehatan bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak, merupakan tujuan penting yang dikejar oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun, permasalahan yang masih memerlukan peningkatan adalah layanan kesehatan di tingkat terendah, terutama di puskesmas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kutim, dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu (9/8/2023), mengungkapkan bahwa setiap pelayanan kesehatan harus memenuhi standar layak anak. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kutim berusaha untuk meraih predikat Utama sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) terbaik, saat ini status KLA masih berada dalam kategori Madya.
Tantangan yang harus diatasi adalah ketersediaan puskesmas yang memenuhi kriteria layak anak. Menurut Pemkab Kutim, perbaikan di sektor ini menjadi tugas bersama dengan Dinas Kesehatan guna mengejar ketertinggalan tersebut. “Kami berusaha untuk memastikan bahwa semua puskesmas di Kutim memenuhi standar layak anak karena itu merupakan salah satu indikator penilaian menuju KLA,” tegasnya.
Upaya peningkatan kualitas puskesmas layak anak dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pelayan kesehatan di seluruh wilayah Kutim. Dinas PPPA Kutim juga terlibat dalam membangun kesadaran tentang hak kesehatan anak dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pencapaian KLA sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Namun, bukan hanya puskesmas saja yang harus memenuhi kriteria layak anak. Sekolah serta fasilitas pemerintah juga harus terlibat dalam usaha ini. Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat menjadi kunci utama dalam meraih predikat Utama sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Tidak hanya tanggung jawab satu dinas, namun semua pihak harus bekerja bersama untuk meraih target ini. Ini adalah tugas pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan upaya bersama, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bertekad untuk memastikan bahwa hak kesehatan anak menjadi prioritas utama, baik melalui perbaikan puskesmas maupun melalui partisipasi aktif dari berbagai stakeholder dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diharapkan.(adv)
